PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
Setiap Badan Publik mempunyai keweajiban untuk membuka akses atasi Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Yudisial RI sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Selasa, 21 Oktober 2014 - 13:50:55 WIB
Ketua MA Lantik Empat Hakim Agung Baru
Jakarta (Komisi Yudisial) - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali secara resmi melantik empat orang Hakim Agung. Keempat Hakim Agung tersebut adalah Amran Suadi yang sebelumnya sebagai Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Purwosusilo sebelumnya ... Selengkapnya (0 komentar)

Senin, 20 Oktober 2014 - 17:13:37 WIB
KY Lakukan Survei ke APH dan Masyarakat
Makassar (Komisi Yudisial) - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Ibrahim didampingi oleh Kepala Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Hamka Kapopang melakukan kunjungan kerja di Pengadilan Tinggi Negeri dan ... Selengkapnya (0 komentar)

Senin, 20 Oktober 2014 - 12:12:38 WIB
Mudahkan Akses Masyarakat, KY Bentuk Penghubung
Palembang (Komisi Yudisial) - Sesuai amanat konstitusi, Komisi Yudisial (KY) diberi kewenangan untuk dapat mengangkat Penghubung di daerah. Pembentukan Penghubung KY ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari ... Selengkapnya (0 komentar)

Kamis, 16 Oktober 2014 - 19:20:26 WIB
Kontrol Kinerja Hakim, KY Perkuat Penghubung
Pekanbaru (Komisi Yudisial) – Keberadaan Penghubung Komisi Yudisial (KY) memudahkan masyarakat setempat untuk dapat mengontrol kinerja hakim demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penghubung KY ... Selengkapnya (0 komentar)