PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
Setiap Badan Publik mempunyai keweajiban untuk membuka akses atasi Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Yudisial RI sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Senin, 03 Maret 2014 - 12:50:06 WIB
Sekjen Imbau CPNS Bekerja dengan Niat Ibadah
Jakarta (Komisi Yudisial) - Setelah mengikuti masa orientasi selama satu bulan, sebanyak 39 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 mengikuti acara penutupan Masa Orientasi di Auditorium Lantai 4 Gedung Komisi Yudisial, Jum'at ... Selengkapnya (0 komentar)

Jumat, 28 Februari 2014 - 19:07:03 WIB
Dukung JKN, KY Terima Sosialisasi BPJS
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan sosialisasi tentang keberadaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan sebagai Pengganti Asuransi ... Selengkapnya (0 komentar)

Jumat, 28 Februari 2014 - 18:45:56 WIB
Pembelaan Ditolak, Hakim PSL Dipecat dengan Hak Pensiun
Jakarta (Komisi Yudisial) - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak mendapatkan pensiun kepada Hakim PTUN Bengkulu PSL. Hakim terlapor PSL dijatuhi sanksi berat lantaran di dalam sidang etik ... Selengkapnya (0 komentar)

Jumat, 28 Februari 2014 - 18:45:27 WIB
KY Ikuti Pameran Kampung Hukum
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) berperan serta dalam pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (26/2) di Lobi Gedung Sekretariat MA di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Terlihat antusiasme ... Selengkapnya (0 komentar)