PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
Setiap Badan Publik mempunyai keweajiban untuk membuka akses atasi Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Yudisial RI sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Selasa, 16 September 2014 - 10:09:41 WIB
Antisipasi Gerakan ISIS Perlu Dukungan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie mengatakan, Polri akan terus melakukan pemantauan dan pengamanan terkait dengan informasi yang dapat ... Selengkapnya (0 komentar)

Senin, 15 September 2014 - 17:51:15 WIB
KY Tanggapi Keluhan Laporan LSM
Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY)Taufiqurrahman Syahuri menjelaskan kepada perwakilan LSM ALPPA (Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran) bahwa KY pasti telah memproses semua laporan yang telah ... Selengkapnya (0 komentar)

Senin, 15 September 2014 - 16:37:42 WIB
Mahkota Saya Adalah Keadilan Untuk Semua
Jakarta (Komisi Yudisial) - Berat ringannya sebuah putusan terhadap terdakwa merupakan pergulatan nurani seorang hakim sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut juga dapat dijadikan tolok ukur kearifan seorang hakim dalam memutus suatu ... Selengkapnya (0 komentar)

Senin, 15 September 2014 - 15:18:03 WIB
KY Raih Penghargaan WTP Ketujuh
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menerima penghargaan di bidang keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2007. Penyerahan penghargaan WTP ini ... Selengkapnya (0 komentar)