PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
Setiap Badan Publik mempunyai keweajiban untuk membuka akses atasi Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Yudisial RI sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Kamis, 09 April 2015 - 09:24:20 WIB
KY Kenalkan Judicial Education di Medan
Medan (Komisi Yudisial) - Dalam menjalankan fungsi menjaga (preventif) kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) mempunyai program Judicial Education (JE). Salah satu kota yang menjadi sasaran adalah ... Selengkapnya (0 komentar)

Rabu, 08 April 2015 - 09:12:50 WIB
Ketua KY Ingatkan Hakim selalu Jaga Amanah.
Mataram (Komisi Yudisial) - Dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial memiliki dua masalah mendasar yakni masalah internal dan eksternal. Masalah internal diantaranya kultur hakim, yakni dengan status pejabat ... Selengkapnya (0 komentar)

Senin, 06 April 2015 - 16:43:48 WIB
Hakim Ujung Tombak Penegakan Hukum
Kuningan (Komisi Yudisial) - Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat kecil, khususnya mereka yang terbelit masalah hukum. Sayangnya, hukum yang diharapkan menjadi panglima di negeri ini, justru ... Selengkapnya (0 komentar)

Rabu, 01 April 2015 - 22:35:27 WIB
KY Jalin Kerjasama dengan UPN Veteran Jakarta
Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial bersama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran sepakat mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah kerjasama. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan Ketua Bidang Hubungan Antar ... Selengkapnya (0 komentar)