PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
Setiap Badan Publik mempunyai keweajiban untuk membuka akses atasi Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Yudisial RI sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Selasa, 28 April 2015 - 10:46:42 WIB
FDHI Dukung KY mewujudkan UU Jabatan Hakim dan UU Contempt of Court
Jakarta (Komisi Yudisial) - Sekitar 15 perwakilan hakim dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) melakukan audiensi di Komisi Yudisial (KY). Kehadiran FDHI ini diterima Ketua KY Suparman Marzuki ... Selengkapnya (0 komentar)

Jumat, 24 April 2015 - 21:29:56 WIB
Tingkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas, KY Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Publik
Jakarta (Komisi Yudisial) – Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2014, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) berkomitmen meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan ... Selengkapnya (0 komentar)

Jumat, 24 April 2015 - 08:59:00 WIB
ICW Sampaikan Eksaminasi Publik Putusan Praperadilan Hakim Sarpin ke KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) a bertandang ke kantor Komisi Yudisial Kamis (23/4/2015). Mereka terdiri dari  Emerson Yuntho, Lalola Easter, dan Aradila Caesar yang ... Selengkapnya (0 komentar)

Rabu, 22 April 2015 - 12:07:33 WIB
Pengawasan Hakim Butuh Dukungan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima kunjungan mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (FH UMB) pada Selasa, (21/4). Kunjungan dalam rangka praktik kuliah lapangan itu ingin mengetahui ... Selengkapnya (0 komentar)