PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakan dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

  1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
  2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;
  3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
  4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi
Setiap Badan Publik mempunyai keweajiban untuk membuka akses atasi Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Yudisial RI sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



Rabu, 10 Desember 2014 - 17:22:39 WIB
KY Semarakkan Festival Hari Anti Korupsi 2014
Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Sebagai bentuk komitmen dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Yudisial (KY) ikut serta dalam pameran Festival Antikorupsi 2014 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Graha Sabha ... Selengkapnya (0 komentar)

Rabu, 10 Desember 2014 - 14:07:45 WIB
Kasus Perselingkuhan Mulai Mendominasi Laporan Masyarakat
Jakarta (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) yang diwakili Tenaga Ahli KY Totok Wintarto menerima puluhan mahasiswa beserta dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo bertandang ke kantor Komisi Yudisial (KY). ... Selengkapnya (0 komentar)

Jumat, 05 Desember 2014 - 15:33:02 WIB
Cari Keadilan, Keluarga Busrin Penebang Mangrove Datangi KY
Jakarta (Komisi Yudisial) - Keluarga Busrin terpidana kasus penebangan pohon mangrove yang dihukum dua tahun penjara dan denda Rp 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Probolinggo, Jawa Timur mendatangi Komisi Yudisial (KY). Keluarga Busrin yang ... Selengkapnya (0 komentar)

Kamis, 04 Desember 2014 - 17:31:24 WIB
MPH Gelar Aksi Kasus Sengketa Saham Blue Bird
Jakarta (Komisi Yudisial) - Puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hukum (MPH) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Yudisial Kamis (04/12). Aktivis MPH meminta agar Komisi Yudisial melakukan penyelidikan terhadap Hakim ... Selengkapnya (0 komentar)