, 15 Juli 2008 - 00:00:00 WIB
KASUS TIMTIM: Pelanggaran HAM Tanggung Jawab Bersama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum - Dibaca: 847 kali

JAKARTA (Suara Karya): Kasus pelanggaran HAM menjelang, saat, dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada September 1999, merupakan tanggung jawab kedua belah pihak, yakni pemerintah Indonesia dan Timor Leste. "Itu merupakan salah satu prinsip yang harus dikedepankan atau yang melandasi temuan dalam laporan KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) yang akan diumumkan, Selasa,(15/7)," kata Menhan Juwono Sudarsono dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin.
Juwono mengatakan, apa yang terjadi di Timor Leste pada September 1999 harus diterima sebagai tanggung jawab bersama dan harus disesali oleh kedua pihak, yang dinyatakan kedua kepala pemerintahan kepada rakyatnya masing-masing.
Juwono menambahkan, selain prinsip tersebut, hasil temuan KKP tersebut juga harus didasari bahwa kedua pihak tidak akan melihat ke masa lalu terlalu lama untuk mencari kebenaran yang hakiki, serta keadilan yang memulihkan kedua rakyat tentang peristiwa September 1999.
"Jadi, tidak ada perkataan maaf. Yang ada hanyalah penyesalan mendalam oleh kedua pihak, kedua pemerintahan yang dinyatakan oleh kedua presiden kepada rakyatnya masing-masing," ujarnya.
Menhan juga menegaskan kedua pemerintahan bertekad agar prinsip-prisip tersebut dapat dipertahankan dan dipertemukan dalam rumusan temuan KKP yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ramos Horta pada Selasa (15/7), hari ini, di Bali.
Juwono menegaskan, kedua pemerintahan tidak ada niat untuk mempersoalkan atau mengatakan, kasus pelanggaran HAM di Timtim ke persidangan PBB atau mengajukannya ke persidangan serupa di luar negeri.
Sementara itu pengamat intelijen Wawan Purwanto berharap bahwa kesimpulan dengar pendapat KKP tersebut jangan dijadikan sebagai upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste yang selama ini berjalan baik.
"Saya berharap, kesimpulan KKP itu hanya dijadikan catatan penting saja bagi kedua negara agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.
Menurut Wawan, peristiwa masa lalu di Timor Timur, merupakan potret kelam, di mana saat itu ada benturan kepentingan antara yang pro dan kontra, yang berakibat adanya serangkaian perubahan.
Wakil Koordinator II Badan Pekerja Kontras Haris Azhar menilai, temuan KKP menggambarkan secara jelas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak memberikan amnesti serta rehabilitasi terhadap para pelakunya.
Laporan KKP, kata Haris, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia, terutama aparat keamanan, seperti TNI dan Kepolisian bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara meluas dan sistematis.
"KKP mengakui pentingnya reformasi institusi menuju budaya lembaga keamanan yang semakin bertanggung jawab, di mana pelanggaran HAM harus dicegah dan pelakunya dihukum, katanya. Bahkan lanjutnya, KKP menolak memberikan amnesti dan rehabilitasi pada pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur pada 1999. Artinya dapat disimpulkan bahwa KKP tidak menghalangi proses pengadilan," katanya. (Sugandi)
Sumber Suara Karya




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)